Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

Tujuan SIKD Nasional

Sesuai dengan PP No. 56 Tahun 2005 pasal 9
Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
Menyajikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) secara nasional;
Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian Defisi tAnggaran;
Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan Defisit Anggaran Daerah;

Data SIKD Nasional

Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 9

Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
Laporan Realisasi APBD Semester I;
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang terdiri dari;
RealisasiAPBD;
Neraca;
Laporan Arus Kas,dan
Catatan atas Laporan Keuangan;
Dana Dekonsentrasi danTugas Pembantuan;
Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Penyelenggaraan SIKD Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 12

Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan
Mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Sesuai dengan PP No. 56/2005 pasal 13

Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyajian Informasi Keuangan Daerah melalu isitus resmi PemerintahDaerah.
Penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.