Bayu Sehat Mandiri - BSM - Caruban

Sifat masyarakat Indonesia pada dasarnya gotong-royong saling membantu, seperti meminjamkan peralatan (termasuk perangkat lunak) jika orang lain membutuhkan. Kondisi ini semakin terbatasi ketika menggunakan perangkat lunak berpemilik tanpa mengikuti perjanjian pengguna dengan pemilik (end user agreement) atau lisensi yang ditetapkan oleh perusahaan pemilik perangkat lunak. Hal ini didukung oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan perangkat lunak dewasa ini. Satu-satunya solusi adalah menggunakan perangkat lunak sebagaimana lisensi yang diberikan oleh pembuat atau pemilik perangkat lunak tersebut. Salah satu bentuk lisensi yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia adalah lisensi yang memperbolehkan penggandaan, modifikasi, serta penyebarluasan kembali perangkat lunak, misalnya GPL, LGPL atau lisensi sejenis yang sering digunakan pada perangkat lunak Open Source.

Guna mendorong penggunaan perangkat lunak legal berbasis open source pemerintah Indonesia meluncurukan gerakan Indonesia, Goes Open Source (IGOS) pada tahun 2004 yang dideklarasi oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Gerakan tersebut berlanjut agar gaung lebih luas di sektor pemerintahan, maka pada Mei 2008 gerakan IGOS kembali didengungkan untuk kali kedua oleh 18 instansi pemerintah. Pemerintah sebagai pelayanan publik Surat edaran dari Kementerian Riset dan Tekhnologi dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara kepada seluruh pimpinan pemerintah daerah di Indonesia pada April 2009 membantu percepatan penggunaan perangkat lunak open source di lingkungan pemerintah.