IBLAM Higher School Of Law

Yayasan Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen (LPIHM) “IBLAM” menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Program Strata Satu Ilmu Hukum dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum yang masing-masing telah memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan Nasional RI dengan SK No 95/D/O/1993 dan SK No 78/D/O/1993. Kedua program tersebut telah memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum No. 4212/D/T/2006 dan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum No. 3020/D/T/K-III/2009, serta Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 032/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008 dengan Predikat B dan No. 004/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 dengan Predikat B.

Sejarah “STIH” Iblam

Sebagai seorang Guru Besar dan Pakar Hukum, almarhum Prof. Seno Adji, SH semasa hidupnya sangat prihatin melihat kenyataan bahwa lulusan fakultas hukum, baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) setiap tahun terus meningkat, akan tetapi sangat sedikit yang mendapat lapangan kerja atau mampu berwiraswasta.

Beliau berpendapat seyogianya pengangguran demikian tidak perlu terjadi, mengingat pembangunan di negara kita yang besar dan berkesinambungan, terlebih-lebih lagi dalam mengantisipasi era globalisasi dan era pembangunan tinggal landas yang menggerakkan seluruh kegiatan masyarakat. Aspek-aspek hukum dari pembangunan tersebut memerlukan penanganan oleh para ahli hukum, sehingga dengan demikian secara logis mampu menyerap para Sarjana Hukum. Namun pengangguran ini merupakan kenyataan karena kurangnya kemampuan Sarjana Hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat khususnya dunia bisnis.

Perangkat hukum yang ada sekarang ini sudah berusia lebih dari seabad dan tidak mampu mengakomodir perubahan struktur yang terjadi dalam dunia bisnis, perubahan mana membawa serta perkembangan baru di dalam dunia hukum yang belum dipahami oleh para Sarjana Hukum. Deregulasi membawa serta pertumbuhan kontrak dagang nasional maupun internasional yang berciri ”Common Law” namun perlu diuji dengan sistem hukum Indonesia yang membutuhkan pengetahuan teoritis dan kemahiran menerapkan didalam praktek. Para Sarjana Hukum yang sudah bekerja dan memiliki posisi penting dan strategis, menghadapi perubahan yang begitu cepat dalam ilmu hukum bisnis dengan keprihatinan, karena banyak perusahaan mengalami kerugian akibat kurangnya pengetahuan Sarjana Hukum perusahaan tersebut, untuk menciptakan konstruksi hukum yang dibutuhkan.

Untuk mengisi kebutuhan itu baik di perusahaan swasta, perusahaan milik negara maupun lembaga pemerintah, mereka terpaksa mempergunakan Sarjana Hukum asing yang pada sisi lain menutup kesempatan kerja yang seharusnya menjadi hak untuk dinikmati oleh para Sarjana Hukum kita.

Persaingan ini menimbulkan keresahan, karena kekhawatiran akan tertutupnya ”pasar kerja” bagi Sarjana Hukum dan hal ini dapat mengarah pada hal-hal yang tidak diharapkan.

Melihat kenyataan ini, Almarhum Prof. Seno Adji, SH berpendapat bahwa keadaan ini tidak dapat dibiarkan dan almarhum menghimbau agar diambil prakarsa untuk meningkatkan mutu atau nilai tambah Sarjana Hukum dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang melembaga. Dan gagasan yang luhur ini mendapat dukungan dari pakar hukum lainnya antara lain :

(Almarhum) Prof. Padmo Wahyono, SH
(Almarhum) Prof. R. Subekti, SH
(Almarhum) Prof. Mr. Dr. Prajudi Atmosudirdjo
Prof. Dr. Tobias Soebekti, MPA
Prof. H. Bismar Siregar, SH
Para mantan Hakim Agung
Para mantan Pejabat Kejaksaan Agung
Para mantan Pejabat Departemen Kehakiman
Demikian maka pada tanggal 27 Agustus 1990 didirikan satu lembaga dengan nama ”Iurisconsultus Group” dimana bergabung para pakar hukum, para praktisi hukum dan para mantan Hakim Agung, mantan Pejabat Kejaksaan Agung dan mantan Pejabat Departemen Kehakiman dengan program peningkatan mutu dan kemahiran tenaga kerja dibidang hukum dan pendayagunaan sumber daya manusia.